KORANRIAU.NET, BENGKALIS – Rancangan Peraturan Daerah tentang Ranperda APBD Tahun 2019 akhirnya tepat pukul 15.18 WIB, disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang
APBD tahun 2019 saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada hari Kamis (29/11/2018) pekan lalu.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Abdul Kadir, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD H. Indra Gunawan Eet, Zulhelmi, dan Kaderismanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY, anggota DPRD Bengkalis, serta para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Wakil Ketua DPRD H. Indra Gunawan Eet menyampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis pada Kamis (29/11/2018) pekan lalu.
Total APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp3.811.649.107.708,00 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp401.636.750.000,00 dana perimbangan sebesar Rp3.156.567.749.000,00 lain-lain pendapatan sebesar Rp 251.019.710.168,00 serta belanja daerah sebesar Rp 3.877.649.107.708,00
Selanjutnya, Pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp52 miliar, sehingga sehingga biaya netto sebesar Rp66 miliar.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Wakil Ketua DPRD H. Indra Gunawan Eet menyampaikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah. Diantaranya, meminta Bupati Bengkalis dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis, untuk tahun depan sudah dapat menerapkan system E-Planning dan E-Budgeting yang optimal, menambah anggaran insentif bagi guru madrasah, dengan memperhitungkan beban dan tugas guru madrasah.
Wakil Ketua DPRD H. Indra Gunawan Eet menyerahkan laporan Badan Anggaran (Banggar) kepada Ketua DPRD H. Abdul Kadir, Kamis (29/11/2018) pekan lalu.
Selanjutnya, agar meningkatkan pelayanan RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, meminta pemerintah untuk bersungguh-sungguh menangani daerah pengembangan wisata, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan pelayanan BPJS, perlu dilakukan pelestarian terhadap situs-situs sejarah di Kabupaten Bengkalis, penguatan terhadap LAMR, penyediaan Psikolog di RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, segera melaksanakan pelelangan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2019, serta melakukan pemerataan dalam pembagian Rumah Layak Huni (RLH) di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
Bupati Bengkalis yang saat itu diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY dalam sambutannya menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja di lingkup kerja Kabupaten Bengkalis untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kegiatan.
Ketua DPRD H. Abdul Kadir, Wakil Ketua DPRD Zulhelmi dan Sekda Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY saling berpegangan dan berjabat tangan, Kamis (29/11/2018) pekan lalu.
“Seluruh kegiatan yang tertuang agar segera dilelang yang pada akhirnya dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Hal ini terkait dengan pertanggung jawaban masing-masing OPD dari progress, manfaat, maupun dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Kita punya tujuan yang sama, maka kami juga mengharapkan agar unsur DPRD untuk bersama mendukung segala pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi, serta mengawalnya agar segala kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya,” kata Bupati Bengkalis melalui Sekda Bustami.
Pada akhir sambutannya, Bustami juga mengucapkan terimakasih kepada Badan Anggaran Daerah (Banggar) DPRD dan seluruh Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Bengkalis yang sudah bekerja secara maksimal dalam penyusunan APBD tahun 2019 ini.
Sebagian anggota DPRD Kabupaten Bengkalis serius mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis pada Kamis (29/11/2018) pekan lalu.
Sebelum Rapat Paripurna ditutup, Ketua DPRD Abdul Kadir mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Dewan Radius Akima dan seluruh staff yang telah membantu pelaksanaan acara dari pembahasan tingkat komisi hingga ketuk palu hari ini.
Di tempat terpisah, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Hj. Aisyah mengharapkan, “Harapan saya sama dengan harapan masyarakat. Gunakanlah anggaran itu dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kepada pemerintah saya berpesan supaya kedepannya lebih memperhatikan anak-anak honor sebab kadang-kadang sebagaimana yang kita lihat, bangunan-bangunan yang kurang perlu bisa digeser dahulu,” kata Hj. Aisyah kepada Koranriau.net, Jum’at, (30/11/2018) lalu.
Aisyah menyebutkan misalnya UPT-UPT Kesehatan yang baru diresmikan sekitar 2 tahun terakhir honorernya belum mendapatkan gaji sepeserpun. “Mereka belum digaji, masih sukarela. Padahal pesan dari pusat, Puskesmas itu garda terdepan. Saya berharap, jasa orang tu (para honorer,red) dibayarlah sedikit,” harap Hj. Aisyah anggota Komisi I Bidang Pemerintahan. (ADV)
Komentari Artikel Ini